Pansus Perumda Wair Puan, Marianus Gaharpung: Salus Populi Suprema Lex

Wawancara Ekslusif bersama Marianus Gaharpung, Dosen FH Ubaya & Lawyer di Surabaya

SIKKA - Lagi-lagi Panitia Khusus (Pasus) Perumda Wair Puan DPRD Kabupaten Sikka menyita perhatian Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Marianus Gaharpung, SH.MS.

Baca juga: Ilham Bintang: Mengulik Polemik Peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949

Bagaimana tidak, seharusnya Pansus Wair Puan adalah de facto de jure sebagai konsekuensi dari fungsi anggaran serta pengawasan DPRD Sikka, justru tak cukup berani mengambil ketegasan pasca mantan Direktur Perumda Wair Puan tak memberikan keterangannya.

Bahkan, ia memprediksi bahwa akan terjadi perdebatan seru di ruang aspirasi rakyat Sikka tersebut oleh karena menurutnya ada anggota legislatif yang kebaratan dan ada yang tidak perihal perpanjangan waktu pansus wair puan.

Baca juga: Hendrajoni di Mata Rakyat Pasisia, Tidak Basa Basi, Tegas dan Melindungi

"Apakah kerja pansus diperpanjang lagi untuk memeriksa mantan direktur Perumda Wair Puan atau cukup sampai tanggal 31 Juli? Hal ini pasti sangat menarik dan akan terjadi perdebatan seru di ruang kulababong DPRD Sikka, Senin, 8 Agustus 2022 karena sudah pasti ada anggota dewan berkeberatan atau tidak setuju perpanjangan waktu kerja Pansus Wair Puan karena sudah diberikan perpanjangan waktu kerja, " cetusnya.

Sama sekali tak masuk akal, kata Marianus, untuk memeriksa mantan direktur, harus diberi extra time pansus. Sedangkan disisi lain, tentunya sejumlah anggota dewan menganggap extra time tersebut penting adanya sebab hal itu berkaitan dengan keselamatan uang negara.

Baca juga: Ilham Bintang: Jejak Pak Harto Dalam Dua Film Tentang Peristiwa 1 Maret 1949

"Masa hanya untuk periksa mantan Direktur Perumda Wair Puan harus diberi tambahan waktu bagi pansus. Dan, pasti ada juga anggota dewan yang tetap meminta diperpanjang karena merasa pansus ini penting menyangkut keselamatan keuangan negara sehubungan proyek Perumda Wair Puan, " kata Marianus.

Dia juga mempertanyakan terkait pengamatan DPRD Sikka tentang eksistensi penting dan tidaknya Pansus Wair Puan baik dari kacamata politik maupun kacamatan hukum dimana di dalam proyek tersebut diduga uang rakyat telah disalahgunakan.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Tutup Usia, Ketum DPP KNPI : Almarhum Sosok Teladan Dimata Pemuda

"Sekarang pertanyaannya, apakah anggota DPRD Sikka melihat eksistensi Pansus Wair Puan ini penting atau tidak dari kacamata politik atau dari kacamata hukum bahwa kerja pansus ini sangat serius mengkaji persoalan uang rakyat yang diduga disalahgunakan dalam proyek Perumda Wair Puan. Ada satu adagium hukum, salus populi suprema lex (keselamatan atau kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi), " jelasnya.

Ketua Biro Bantuan Hukum FH Ubaya ini juga menuturkan, jika kerja Pansus Wair Puan dirasakan sesuatu yang sangat penting dalam kaitan fungsi anggaran dan pengawasan dari DPRD Sikka dan untuk kepentingan selamatkan uang rakyat, maka, DPRD Sikka harus tanggalkan semua kepentingan politik dan juga kepentingan kelompok.

Baca juga: Ilham Bintang: Jejak Digital Rachmat Gobel

"Artinya demi keselamatan/kesejahteraan bagi rakyat, maka konstitusipun (UUD) bisa saja dilanggar, apalagi undang undang dan keputusan rapat paripurna DPRD Sikka. Dalam konteks ini yang mau kami katakan bahwa jika kerja Pansus Wair Puan ini dirasakan sesuatu yang sangat penting dalam kaitan fungsi anggaran dan pengawasan dari DPRD Sikka dan untuk kepentingan selamatkan uang rakyat, maka DPRD Sikka harus tanggalkan semua kepentingan politik, kepentingan kelompok  tertentu dalam ruang kulababong tetapi bagaimana eksistensi Pansus Wair Puan ini agar bekerja sampai tuntas komprehensif untuk menyelamatkan  uang warga Nian Tana Sikka  dari proyek Perumda Wair Puan, " tutur Marianus.

Kendati demikian, Marianus pun berharap, agar di dalam rapat paripurna DPRD Sikka yang akan dilangsungkan pada Senin tanggal 08 Agustus 2022 besok, dapat memberikan keputusan yang obyektif serta transparan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Sikka.

"Oleh karena itu, kami sangat berharap rapat paripurna DPRD Sikka, Senin tanggal 8 Agustus akan memberikan keputusan yang sangat obyektif transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat Sikka di atas kepentingan politik dan lainnya. Semoga!, " harapnya.